KUNINGAN.- Menyikapi
pemberitaan di koran Radar Kuningan edisi 21 Agustus 2013 tentang statemen Ketua
MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Kuningan, Harnida Darius Heryanto, SH terhadap
pernyataan HT. Mamat Robby Suganda, Sos terkait kondisi Kabupaten Kuningan
termiskin kedua se Jawa Barat, disikapi Pimpinan
Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Kuningan.
Sekretaris PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Kuningan, Dadang
Hendrayudha, mengatakan (27/8), terlepas benar tidaknya informasi mengenai
kondisi Kabupaten Kuningan termiskin kedua se Jawa Barat, seharusnya komponen
masyarakat Kabupaten Kuningan jangan lantas emosi dan berpikir sektoral tapi
harus dijadikan instropeksi dan evaluasi. “Jikapun informasi itu benar, maka telah
terjadi persoalan dalam manajemen kepemimpinan bupati sekarang,” katanya
didampingi pengurus lainnya.
Dijelaskan, temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) tahun
2011 menyebutkan, Kabupaten Kuningan masuk kedalam daftar daerah
terboros tingkat nasional. Data tersebut mencantumkan 16 Pemkab/Pemkot dalam penyusunan APBD TA
2011, Belanja Pegawai sangat tinggi.
Termasuk Kabupaten Kuningan menempati urutan ke-10 yakni 71%.
Lebih
mengagetkan, lanjut Dadang, rilis FITRA tahun 2012, APBD Kabupaten
Kuningan untuk Belanja Pegawai mencapai 74% sehingga berada di posisi ke-2 dari
11 Pemkab/Pemkot se Indonesia. Urutan pertama adalah Kota Langsa (NAD) = 76,7%,
sedangkan diposisi ketiga ditempati Kota Ambon (Maluku) = 73,4%.
“Data
itu sudah menjadi konsumsi publik dan tersebar luas di media massa, baik cetak maupun elektronik dan
jejaring sosial di internet. Misalnya
dari
Ringkasan APBD 2012, DJPK yang diolah Seknas Fitra dan http
://www.jpnn.com/read/2012/04/10/123690/70-persen-APBD-untuk-Gaji-Pegawai,” katanya.
Bukan hanya itu, LKP Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI setiap tahunnya selalu memberikan predikat Wajar
Dengan Pengecualian (WDP). Dengan kata lain, selama ini pengelolaan keuangan di Pemkab Kuningan selalu bermasalah. Sedangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) ibarat pungguk merindukan bulan.
Ia pun mengutip pemberitaan di koran
Radar Kuningan edisi 13 Juli 2013, temuan BPK RI tahun anggaran 2012 lebih
banyak ketimbang tahun sebelumnya. Jika tahun 2011 hanya sebanyak 44 temuan,
pada 2012 meningkat 10 buah hingga mencapai 54 temuan. Meski LHP BPK 2012 sudah
ada, namun para pihak terkait merasa ketakutan dokumen itu jadi konsumsi
publik. “Mereka terikat oleh mindset
lama, bahwa LHP BPK merupakan dokumen rahasia. Padahal sudah ada UU 14/2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik,” katanya.
Diingatkan Dadang, Hasil Survey Integritas Sektor
Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2009, Kabupaten Kuningan
menempati urutan ke 2 terbesar dari 15 Pemkab/Pemkot se Indonesia dengan Skor
Integritas Terendah. “Artinya, kabupaten
yang kita bangga-banggakan dengan pembangunan infrastrukturnya, ternyata
mendapat Nilai Merah,” katanya.
Dadang mengakui, konstalasi politik menjelang Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Kuningan tanggal 15 September 2013 sudah mulai memanas. Hubungan sosial
kemasyarakatan semakin sensitif bahkan saling curiga. Logika menjadi
termarginalkan serta menuai ego sentris keberpihakan. “Pepatah karuhun Pemilih
Cerdas Pemilu Berkualitas tidak lagi dijadikan landasan. Kenapa kita harus malu
bercermin terhadap kondisi yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini ?,” tanya
dia
Oleh karenanya, PAC
Pemuda Pancasila Kecamatan Kuningan mengajak warga masyarakat untuk
berpartisipasi menyukseskan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kuningan 15
September 2013 dengan tetap memegang teguh persatuan dan kesatuan. “Kalau
masyarakat Kabupaten Kuningan ingin perubahan agar uang rakyat bisa
diselamatkan dan dialokasikan untuk pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan,
maka di Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kuningan tanggal 15 September 2013, pilihlah pemimpin yang
disiplin, bersih dan taat kepada aturan perundang-undangan,” pungkasnya. (*)
