KUNINGAN.- Pasca rekapitulasi surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kuningan
beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuningan dan Panwaslu diminta
mundur karena dinilai ‘main mata’ dengan salah satu pasangan Cabup dan Cawabup
Kuningan. Hal itu terungkap pada saat aksi demo yang digelar ratusan massa yang
tergabung dalam Aliansi Kuningan Peduli Demokrasi (AKPD) di depan KPU Kuningan, Kamis (26/9).
Mereka
menilai proses Pilkada yang adil, bersih dan jujur telah gagal. Demokrasi
tercederai oleh tindakan-tindakan melukai proses demokrasi. KPU dan Panwaslu
telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon serta adanya
pemanfaatan aparatur pemerintah secara masiv, sistematis dan terstruktur untuk
memenangkan calon tertentu. “Birokrat maupun PNS tidak proporsional dan
terlibat dalam politik praktis,” ujar korlap AKPD, Tri Maladi.
Oleh
karena itu, masyarakat Kuningan bersama AKPD menuntut KPU dan Panwaslu
Kuningan untuk mundur dan bertanggungjawab serta menyatakan permohonan maaf
kepada rakyat Kuningan atas gagalnya proses Pilkada Kuningan. Selain itu pula,
DPRD Kuningan diminta secara tegas mengungkap kepada publik jika terjadi
penyimpangan-penyimpangan kebijakan daerah yang memanfaatkan kegiatan APBD
untuk kepentingan pemenangan pilkada calon tertentu.
AKPD
melalui mimbar jalanan mendesak DPRD Kuningan untuk mengunakan hak interpelasi
dan menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. DPRD harus menyelidiki dan
mendalami kebijakan-kebijakan yang mencederai demokrasi. “Kami akan melanjutkan
perjuangan dan menuntut keadilan karena perjuangan ini merupakan gerakan moral
dan memberikan semangat agar tindakan yang mencederai demokrasi tidak terulang
kembali,” katanya.
Dalam
orasinya, AKPD meminta kepada KPU dan Panwaslu Kuningan secara gentleman
mengakui adanya tindakan yang tidak professional dan tindakan ‘abu-abu’ yang
sejak awal dapat diindikasikan sebagai upaya secara tidak langsung
menguntungkan salah satu pasangan calon. KPU digaji oleh negara dari uang
rakyat tetapi dalam pelaksanaan tugasnya tidak mencerminkan kearifan kepada
seluruh rakyat.
Pantauan SJB, aksi demo diwarnai teatrikal ketika para camat dan kades diinstruksikan
untuk menyukseskan pasangan calon tertentu sambil ditaburi lembaran uang dan pemberian
semen. Mereka pun membawa keranda mayat yang ditutupi kain berwarna hitam sebagai
simbol matinya nilai-nilai demokrasi. Disamping itu pula, penyerahan ‘Odol Buat
Sikat Gigi Bukan Untuk Sikat Suara’ yang diberikan kepada Komisioner KPU Kuningan,
Hamid. “Kami menerima aspirasi AKPD.
Kita menunggu hasil dari MK, jika harus pemilihan diulang kita siap,” kata
Hamid.
Aksi tersebut berlangsung aman dan dijaga ketat
ratusan aparat keamanan dari Polres dan TNI. Usai melakukan aksi damai di depan
kantor KPU Kuningan, para pendemo pun melanjutkan aksinya ke sekretariat Panwaslu
Kuningan dan DPRD Kuningan.(deha)
